Islam Hijau – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026.
Dalam pernyataan bernomor 87/PER/I.0/H/2026 itu, Muhammadiyah mendesak pemerintah membenahi tata kelola sumber daya alam, memperkuat pencegahan, serta menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tersebut berisi keprihatinan mendalam atas karhutla, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu pendidikan, menghilangkan sumber penghidupan, dan merusak citra Indonesia di mata dunia.
Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam dan amanah kekhalifahan manusia di bumi.
Pengelolaan sumber daya alam, menurut pernyataan itu, harus menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan mewariskan kerusakan kepada generasi mendatang.
Karhutla dinilai sebagai persoalan kompleks yang berkaitan dengan kondisi alam, aktivitas manusia, dan tata kelola sumber daya alam.
Karena itu, faktor cuaca tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pencegahan maupun penegakan hukum. Berulangnya kebakaran menuntut evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban yang jelas.
Muhammadiyah menyampaikan sembilan sikap dan seruan untuk menangani persoalan tersebut.
Pertama, mengutamakan keselamatan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah diminta menangani karhutla secara cepat, optimal, dan terkoordinasi. Pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta informasi publik yang jelas harus dijamin.
Kedua, membenahi tata kelola dan memperkuat pencegahan. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan, lahan, dan sumber daya alam agar berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan. Pengawasan dan pencegahan harus berlangsung sepanjang tahun, disertai pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan korupsi.
Ketiga, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Setiap dugaan pembakaran, kelalaian, pelanggaran, maupun upaya melindungi pelaku harus diusut secara tuntas dan transparan. Penegakan hukum harus menjangkau individu, korporasi, pihak yang memperoleh keuntungan, serta pejabat atau aparat yang terbukti terlibat.
Keempat, menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah. Pencegahan, penanganan, dan pemulihan karhutla harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu hingga tingkat desa atau kelurahan. Penggunaan anggaran, hasil penanganan, dan kelalaian pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kelima, menuntut tanggung jawab dunia usaha. Pelaku usaha wajib mencegah kebakaran di wilayah tanggung jawabnya dan menjalankan kewajiban lingkungan secara nyata. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus menerima konsekuensi hukum serta memulihkan kerusakan dan kerugian sesuai ketentuan.
Keenam, memulihkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah diminta menjamin pemulihan kesehatan, pendidikan, dan sumber penghidupan masyarakat terdampak, sekaligus memulihkan hutan dan lahan. Masyarakat lokal dan petani kecil perlu dilindungi serta didampingi dalam pengelolaan lahan berkelanjutan tanpa pembakaran.
Ketujuh, menguatkan solidaritas dan tanggung jawab masyarakat. Warga diajak tidak membuka atau membersihkan lahan dengan membakar, menjaga lingkungan, serta melaporkan kebakaran dan dugaan pelanggaran. Solidaritas juga perlu diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah wajib melindungi pelapor yang beritikad baik.
Kedelapan, menggerakkan ikhtiar nyata Persyarikatan. Seluruh unsur Muhammadiyah dan ’Aisyiyah, organisasi otonom, Majelis Lingkungan Hidup, Lembaga Resiliensi Bencana (LRB), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), amal usaha, serta perguruan tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah didorong bersinergi dalam pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, pendidikan lingkungan, pendampingan masyarakat, kajian, dan advokasi bagi warga terdampak.
Kesembilan, menolak normalisasi karhutla sebagai bencana tahunan. Muhammadiyah menegaskan bahwa kesungguhan pemerintah, aparat, dan dunia usaha harus dibuktikan melalui tindakan nyata untuk melindungi masyarakat, menindak pelanggaran, memulihkan kerusakan, dan mencegah kebakaran berulang.
Muhammadiyah menyatakan siap bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kehidupan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan. Penanganan karhutla, menurut organisasi tersebut, tidak cukup berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan, pertanggungjawaban pihak yang terlibat, dan pemulihan lingkungan.
Bagi Muhammadiyah, keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi, politik, maupun kelompok tertentu. Kerusakan alam bukan hanya persoalan hari ini, melainkan juga menyangkut amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
